Saturday, October 11, 2014

Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia


a. Sebelum Tahun 1945 (Pra Kemerdekaan)
Pemahaman demokrasi belum dapat diartikan sebagai wujud pemerintahan rakyat, karena saat itu belum ada negara pemerintahan.  Pemahaman demokrasi saat itu adalah sebagai komponen bangsa semua berkumpul untuk memperbincangkan bagaimana baiknya dalam persiapan pembentukan negara secara riil.  Penyiapan anggaran dasar dan UUD dan penyiapan sistem pemerintahan dijalankan sesuai dengan bentuknya dan siapa yang ada memimpin. Kesemuanya ini dibahas bersama-sama komponen bangsa untuk mencari kesepakan dalam musyawarah dengan modal semangat kebangsaan.

b. Tahun 1945 – 1950 (Masa Revolusi)
Indonesia masih berjuang menghadapi belanja yang ingin kembali ke Indonesia sesuai dengan pemerintahan demokrasi Indonesia yang pada saat itu belum berjalan dengan baik.  Hal ini disebabkan masih adanya revolusi fisik, berdasarkan pada konstitusi negara (UUD 1945) Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat.  Pada masa pemerintahan tahun 1945 – 1950, para pemimpin negara berkeinginan kuat untuk mengidentifikasikan pemerintahan yang demokratis. Awal pemerintahan menunjukkan adanya sentralirasasi kekuasaan pada diri presiden sebelum terbentuknya lembaga-lembaga politik demokrasi, misalnya belum terbentuknya MPR dan DPR.  Hal ini termuat dalam pasal 4 aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi : “Sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”

c. Tahun 1950 – 1959 (Demokrasi Liberal)
Demokrasi pada Tahun 1950 – 1959 terjadinya perubahan kabinet ke dalam sistem parlementer, sedangkan dwi tunggal Sukarno-Hatta dijadikan simbol dengan kedudukan sebagai kepala negara.  Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal.  Masa demokrasi perlementer dapat dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi.  Karena hampir semua unsur-unsur demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan.  Unsur-unsur tersebut meliputi peranan yang sangat tinggi pada parlemen, akuntabilitas politik yang tinggi, berkembangnya partai politik, pemilu yang bebas dan terjaminnya hak politik rakyat.

d. Tahun 1959 – 1965 (Demokrasi Terpimpin)
Demokrasi terpimpin yang diperkenalkan oleh Presiden Sukarno adalah berawal dari ketidaksenangan Presiden Sukarno terhadap partai-partai politik yang dinilai lebih mengedepankan partai dan ideologinya masing-masing, serta kurangnya memperhatikan kepentingan yang lebih luas.  
(1) Dominasi Presiden, artinya Presiden Sukarno berperan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara
(2) Terbatasnya peran partai politik
(3) Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.

Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi parlementer, yang mana pada saat itu kehendak presiden dalam rangka menempatkan diri sebagai satu-satunya paling berkuasa di Indonesia dan menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.
Penyimpangan tersebut antara lain :
a. Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik
b. Peranan parlemen yang lemah dan tidak berfungsi
c. Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah
d. Terbatasnya kebebasan pers hingga banyaknya media massa yang hangus dan tidak boleh terbit
Akhir dari demokrasi terpimpin memuncak dengan adanya pemberontakan G30S-PKI, karena gagalnya Presiden Sukarno dalam mempertahankan kekuatan yang ada yaitu PKI dan Militer yang sama-sama berpengaruh.  Berakhirnya demokrasi terpimpin ditandai dengan adanya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Sukarno kepada Letjen Suharto untuk mengatasi keadaan tersebut.

e. Tahun 1965 – 1998 (Demokrasi Pancasila)
Terbentuknya demokrasi pancasila diprediksi akibat penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan penyebab utama kegagalan demokrasi parlementer.  Pemimpin baru Suharto menerapkan demokrasi pancasila untuk menata prikehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dan selama 32 tahun demokrasi ini secara murni dan konsekwen dijalankan.

f. Tahun 1998 – 1999 (Demokrasi di Masa Transisi)
Pada masa ini banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan Negara demokratis diantaranya adalah:
Keluarnya Ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan Nopember sebagai awal perubahan system demokrasi secara konstitusional.
Ditetapkan UUD No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Keluarnya UU Politik No. 2 Tahun 1999 tentang Politik
Kebebasa Pers yang sangat luas termasuk tidak adanya pencabutan SIUPP.
g. Tahun 1999 – 2004 (Demokrasi di Masa Reformasi)
Demokrasi masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pembangunan demokrasi berkembang secara luas, dengan adanya beberapa tuntutan reformasi diupayakan dalam penyelesaiannya :
(1) Pengadilan para pejabat negara yang korupsi
(2) Pemberian prinsip otonomi yang luas kepada daerah otonom
(3) Pengadilan bagi para pelaku pelanggaran HAM

h.Tahun 2004 – Sekarang (Demokrasi Kedaulatan Rakyat)
Pada masa demokrasi kedaulatan rakyat, dalam pelaksanaannya rakyat secara langsung menentukan pemimpinnya melalui pemilu secara langsung, sedangkan peran MPR, DPR dan DPD tidak lagi dapat secara langsung menjatuhkan Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati.

       Tahun 2009 merupakan tahun dimana penyelenggaran pemilu secara langsung yang ke-dua sejak tahun 2004, dimana penyelenggaraan pemilu dilakukan yaitu pemilihan umum untuk memilih calon anggota legislatif dan pemilihan presiden. Dikatakan juga bahwa palaksanaan  yang penuh tantangan bagi pengembangan demokrasi di  Indonesia. Terdapat setidaknya dua tantangan utama. Pertama, adalah semakin luasnya dampak krisis finansial global terhadap beberapa sektor kehidupan rakyat. Kedua, dilaksanakannya pemilihan umum legislatif dan presiden. Keterkaitan dan implikasi tantangan tersebut pada konsolidasi politik dan perikehidupan rakyat memang belum terlalu jelas, namun demikian beberapa hal perlu dikemukakan. Dampak Krisis Finansial Global Krisis finansial global yang dipicu oleh kasus subprime mortgage pada sektor keuangan di Amerika Serikat (AS) telah menimpulkan gelombang dampak yang luas. 

Demokrasi tidak eksis secara tiba-tiba, atau eksis secara otomatis karena faktor-faktor genetic. Sebaliknya, ia (demokrasi), eksis karena secara sengaja diada-kan, dibangun. Secara demikian pendidikan demokrasi merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk terus diupayakan dan dilaksanakan melalui proses pembelajaran, baik melalui sekolah (school-based civic education) maupun dalam lingkungan masyarakat (community-based civic education).

No comments:

Post a Comment

Silahkan corat coret kolom komentar ^_^

Ads Inside Post

semoga bermanfaat