Saturday, October 11, 2014

pengertian dan hakekat demokrasi

pengertian tentang demokrasi


Ada banyak pengertian tentang demokrasi. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa di antara definisi demokrasi tersebut.

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (the government from the people, by the people, and for the people) (Abraham Lincoln);

Demokrasi adalah suatu sistem politik yang di dalamnya terdapat jaminan bagi setiap elemen pluralitas untuk mengekspresikan kepentingannya dengan tetap terjaganya kestabilan dan kelangsungan system politik tersebut (Clark D. Neher, 1992);

Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Demokrasi dengan demikian memberikan peluang bagi perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara individu, kelompok atau di antara keduanya, di antara individu dengan pemerintah dan di antara lembaga-lembaga pemerintah sendiri. Namun demokrasi mensyaratkan bahwa segenap konflik itu berada dalam tingkatan yang tidak menghancurkan system politik (Alfian, 1986);

Di dalam The`Advanced Learner’s Dictionary of Current English dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan ‘democracy’ adalah: (1) country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the right of minorities; (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals (Hornby, dkk., 1961);

Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed (CICED, 1998).

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara singkat, demokrasi dapat diartikan, mengacu pada ucapan Abraham Lincoln, “the government from the people, by the people and for the people” (suatu pemerintahan dan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). 
            Menurut Alamudi (1991) dalam Sapriya 2002, demokrasi sesungguhnya  adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dan kebebasan. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan mengapa demokrasi, maka dari alasan historis maka dapat dikemukakan bahwa demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji oleh zaman yang menjunjung tinggi kebebasan, HAM, persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat. Namun demikian, dalam perkembangannya demokrasi telah mengalami pasang surut. Hal ini ditandai antara lain oleh terdapatnya istilah atau nama dari demokrasi yang menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara.      
            Kita mengenal istilah demokrasi konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi Rusia, dêmokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila. Semuanya menganggap sistem pemerintahan negara dilaksanakan secara demokratis. Apakah sesungguhnya pemerintahan tersebut diselenggarakan secara demokratis ? Apakah kekuasaan oleh mayoritas itu selalu demokratis? Tentu saja hal ini harus dikembalikan kepada hakekat dari demokrasi. 
             Alamudi (1991), dalam Sapriya 2002 mengemukakan soko guru demokrasi sebagai berikut: 
• Kedaulatan rakyat 
• Pemerintahan berdasarkan persetujuan dan yang diperintah 
• Kekuasaan mayorttas 
• Hak-hak minonitas 
• Jaminan HAM 
• Pemilihan yang bebas dan jujur 
• Persamaan di depan hukum 
• Proses hukum yang wajar 
• Pembatasan pemenintah secara konstitusional 
• Pluralisme sosial, ekonomi dan politik 
• Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat 
             
  Lebih lanjut ía menjelaskan bahwa dalam negara yang demokratis warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas namun tidak benar bahwa kekuasaan mayoritas itu selalu demokratis. Tidak dapat dikatakan adil apabila warga yang berjumlah 51% diperbolehkan menindas penduduk yang sisanya 49%. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apaba kekuasaan mayonitas asasi manusia. Kelompok mayonitas dapat melindungi kaum minoritas. Hak-hak minoritas tidak dapat oleh suara mayoritas. Semua kelompok, golongan atau warga negara hendaknya mendapat perlindungan hukum atau mendapat jaminan menurut undang-undang.

 Hakekat Demokrasi

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, demokrasi merupakan system gagasan yang berdiri tegak di atas landasan berupa 11 (sebelas) pilar atau soko guru   (“the eleven pillars of democracy”). Kesebelas pilar atau soko guru sebagaimana dimaksud adalah :
a. Kedaulatan Rakyat
b. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari Yang Diperintah
c. Kekuasaan Mayoritas
d. Hak-Hak Minoritas
e. Jaminan Hak-Hak Asasi Manusia
f. Pemilihan yang Bebas dan Jujur
g. Persamaan Di Depan Hukum
h. Proses Hukum yang Wajar
i. Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional
j. Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik
k. Nilai-Nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerjasama dan Mufakat (USIS, 1995). 

No comments:

Post a Comment

Silahkan corat coret kolom komentar ^_^

Ads Inside Post

semoga bermanfaat