Saturday, October 11, 2014

lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia

Kelembagaan Negara Republik Indonesia


a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Adapun tugas dan wewenang MPR antara lain :
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilihan Umum
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden.
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan.

b. Dewan Perwakilan Rakyat
Merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat, dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang,. DPR memiliki fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. DPR terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yamg merupakan wakil-wakil dearah provinsi dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. 
DPD memiliki fungsi :
1. Mengajukan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yamg berkaitan bidang legislasi tertentu
2. Mengawasi atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

d. Badan Pengawas Keuangan (BPK)
BPK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang mempunyai wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tangung jawab keuangan negara. Badan bersifat bebas dan mandiri, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi kekuasaan pemerintah. Tugtas BPK anatara lain :
1. Memerikasa laporan dan tanggung jawab keuangan negara
2. Memeriksa semua pelaksanaan APBN

e. Mahkamah Agung (MA)
MA adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pemegang kekuasaan kehakiman dan badan peradilan lainnya yang terlepas dari pengaruh semua lembaga negara. Kekuasaan kehakiman ilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA membawahi bidang peradilan dalam lingkup Peradilan Umum; Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; Lingkungan Peradilan Agama; Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; Lingkungan Peradilan Militer; Lingkungan Peradilan Tata Usaha.

f. Komisi Yudisial (KY)
KY adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY memiliki wewenang untuk :
1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim

g. Mahkamah Konstitusi (MK)
MK adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban dan wewenang MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final untuk : 
1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran Partai Politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

h. Presiden dan Wakil Presiden
Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara ia merupakan simbol resmi negara Indonesia di dunia, dan sebagai kepala pemerintahan ia memegang kekuasaan eksekutif, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari dibantu Menteri-Menteri dalam Kabinet. Wakil Presiden secara umum memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, secara khusus wakil Presiden memiliki tugas :
1. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah dan mengusahakan pemecahan masalah-masalah menyangkut tugas kesejahteraan rakyat.
2. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan kementrian atau departemen.

No comments:

Post a Comment

Silahkan corat coret kolom komentar ^_^

Ads Inside Post

semoga bermanfaat