Saturday, October 11, 2014

Konsep-konsep Negara Hukum

Konsep-konsep Negara Hukum


Terdapat lima macam konsep negara hukum, yaitu:

1. Nomokrasi Islam

Ciri-ciri bersumber dari Al Quran, sunnah dan ra’yu nomokrasi, bukan teokrasi-persaudaraan dan humanisme teosentrik-kebebasan dalam arti positif. Dalam sistem hukum Islam dengan sifatnya yang komprehensif dijumpai aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan al-ahkam al-sultaniya. Pemikiran tentang negara diletakkan dasar-dasarnya oleh seorang pemikir Islam yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh para sarjana barat yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam mulk siyasi ada dua bentuk negara hukum yaitu:
a. Siyasah diniyah (nomokrasi Islam)
b. Siyasah ’aqliyah (nomokrasi sekuler)

Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu adalah pelaksanaan hukum Islam (syari’ah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik syari’ah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya, dalam nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:
a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
b. Prinsip musyawarah; 
c. Prinsip keadilan;
d. Prinsip persamaan;
e. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia;
f. Prinsip peradilan bebas; 
g. Prinsip perdamaian;
h. Prinsip kesejahteraan; dan
i. Prinsip ketaatan rakyat

2. Konsep rechtsstaat 

Ciri-ciri bersumber dari rasio manusia-liberalistik/individualistik-humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia) pemisahan antara agama dan negara secara mutlak-atheisme dimungkinkan. Pemikiran negara hukum di barat dimulai sejak Plato dengan konsepnya ”bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah nomoi”. Kemudian ide tentang negara hukum atau rechtsstaat mulai populer kembali pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik di eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dua orang sarjana barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Immanuel Kant dan Friedricht Julius Stahl. Kant memahami negara hukum sebagai nachtwakerstaat atau nachtwachterstaat (”negara jaga malam”). Gagasan negara hukum menurut konsep Kant ini dinamakan negara hukum liberal. Sedangkan gagasan negara hukum dari Stahl dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Kemudian lahirlah konsep-konsep yang merupakan variant dari rechtsstaat, antara lain welvaarsstaat dan verzorgingstaat sebagai negara kemakmuran. Sedangkan rechtsstaat menurut Carl Schmitt, semula atas pengaruh Perancis, hanya terdiri atas:
a. grondrechten (hak asasi manusia);
b. scheiding van machten (pembatasan kekuasaan).

Namun di Jerman, seperti yang dikembangkan oleh Julius Stahl, unsur-unsur rechtsstaat itu berkembang menjadi empat, yaitu:
a. grondrechten (hak asasi manusia);
b. scheiding van machten (pembatasan kekuasaan);
c. wetmatigheid van bestuur (administratie)/pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
d. administratieve rechspraak (pengadilan administrasi negara). 

Syarat-syarat dasar dalam rechtsstaat yaitu:
a. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan dasar aturan hukum (wettelijke grondslag);
b. Pembagian kekuasaan, kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
c. Hak-hak dasar (grondsrechten), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang;
d. Pengawasan pengadilan, pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (rechtmatigeheids toetsing). 

3. Konsep rule of law

Ciri-ciri bersumber dari rasio manusia-liberalitik/individualistik-antroposentrik, pemisahan antara agama dan negara secara rigid (mutlak)-freedom of religion dalam arti positif dan negatif, ateisme dimungkinkan. Di negara-negara anglo saxon berkembang pula suatu konsep negara hukum yang semula dipelopori oleh A.V. Dicey (dari Inggris) dengan sebutan rule of law. Brian Tamanaha (2004), seperti dikutip oleh Marjanne Termoshuizen-Artz dalam Jurnal Hukum Jentera, membagi konsep rule of law dalam dua kategori, ”formal and substantive”. Setiap kategori, yaitu rule of law dalam arti formal dan rule of law dalam arti substantive, masing-masing memiliki tiga bentuk, sehingga konsep negara hukum atau rule of law itu sendiri menurutnya memiliki enam bentuk sebagai berikut:
a. Rule by Law (bukan rule of law), hukum hanya difungsikan sebagai “instrument of government action”. Hukum hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik;
b. Formal legality, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat: prinsip prospektivitas (rule written in advance) dan tidak boleh bersifat retroaktif, bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, jelas (clear),  public, dan relative stabil. Artinya, dalam bentuk formal legality itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan;
c. Democracy and legality, demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai “a procedural mode of legitimation” demokrasi juga mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan formal legality. Seperti dalam formal legality, rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau rule of law dalam arti formal sekalipun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktik demokrasi bisa saja dianggap lebih buruk daripada rezim otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian;
d. Substantive views yang menjamin ”Individual rights”;
e. Rights of  dignity and/or justice;
f. Social welfare, substantive equality, welfare, preservation of community. 

Selanjutnya, konsep rule of law dikembangkan dari ahli hukum (juris) Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang berpendapat bahwa rule of law harus mempunyai syarat-syarat:
a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara/prosedur untuk perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
d. Pemilihan umum yang bebas;
e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
f. Pendidikan civic/politik. 

4. Socialist legality

Socialist legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang menempatkan hukum di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. ”Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak-hak tersebut patut mendapat perlindungan”, demikian pendapat Jaroszinky, sebagaimana dikutip Oemar Senoadji. Dalam socialist legality ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh dokrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat.
Ciri-ciri bersumber dari rasio manusia-komunis-ateis, totaliter-kebebasan beragama yang semu, dan kebebasan propaganda anti agama. Unsur-unsur utama socialist legality adalah:
a. Perwujudan sosialisme;
b. Hukum adalah alat di bawah sosialisme;
c. Penekanan pada sosialisme, dibanding hak-hak perorangan.

5. Konsep Negara Hukum Pancasila

Oemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokoknya ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Tetapi kebebasan beragama dalam konsep negara hukum Pancasila selalu berada dalam konotasi yang  positif, artinya tidak tempat bagi atheisme atau propaganda anti agama di Indonesia. Ciri berikutnya menurut Senoadji ialah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara. Karena negara dan agama berada dalam hubungan yang harmonis. Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah ”rakyat banyak”, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan khas asas kekeluargaan ini. 

Adapun ciri-ciri konsep Negara Hukum Pancasila adalah:
a. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. Kebebasan beragama dalam arti positif;
d. Atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
e. Asas kekeluargaan dan kerukunan. 

No comments:

Post a Comment

Silahkan corat coret kolom komentar ^_^

Ads Inside Post

semoga bermanfaat