Saturday, October 11, 2014

Implementasi Prinsip Negara Hukum di Indonesia

Implementasi Prinsip Negara Hukum di Indonesia


Penegakan hukum (law enforcement) adalah bagian dari sistem hukum. Tanpa penegakan hukum (formeel recht) maka kaidah-kaidah hukum materiil (materieel recht) niscaya menjadi tumpukan kertas (een papieren muur) saja. Negara hukum yang didambakan akan menjadi impian belaka. Tidak ditegakkannya hukum materiil mengakibatkan pelanggaran (tegengesteld) atau pembiaran terhadap kaidah-kaidah hukum (materieel recht) yang dibuat guna mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. 

Praktek hukum di Indonesia memperlihatkan situasi yang sangat dipengaruhi oleh positivisme hukum, bahkan positivisme undang-undang (legisme). Para praktisi hukumnya dipengaruhi positivisme hukum, sehingga cenderung berpikir positivistik atau legistik dalam menjalankan profesinya masing-masing. Dalam pandangan yang positivistik itu, maka hukum hanyalah apa yang secara eksplisit tercantum dalam aturan hukum yang sah (perundang-undangan). Akibatnya penggunaan atau perujukan pada asas hukum dalam memberikan agumentasi suatu pendapat hukum atau dalam menetapkan putusan hukum kurang mendapat perhatian. Antara lain disebabkan oleh diabaikannya perujukan pada asas hukum dalam argumentasi yuridis dalam upaya menerapkan berbagai aturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Maka implementasi konsepsi dan prinsip negara hukum dalam praktek menjadi jauh dari apa yang diidealkan. Yang terwujud dalam praktek adalah negara hukum formal saja, yang menjauhkan hukum dari keadilan. Memang dalam masyarakat yang sedang mengalami krisis moral yang mendasar seperti di Indonesia, maka semua nilai-nilai dan asas hukum yang sangat fundamental untuk mewujudkan keadilan justru dapat menjauhkan hukum dari keadilan atau kebutuhan hukum riil dari masyarakat yang sesungguhnya. Menyelesaikan masalah hukum secara yuridis dalam intinya berarti menerapkan aturan hukum positif terhadap masalah (kasus) tersebut. Menerapkan aturan hukum positif hanya dapat dilakukan secara kontekstual menginterprestasikan aturan hukum tersebut untuk menemukan kaidah hukum yang tercantum di dalamnya, dalam kerangka tujuan kemasyarakatan dari pembentukan aturan hukum (teleologikal) yang dikaitkan pada asas hukum yang melandasinya dengan melibatkan berbagai metode interprestasi lainnya (gramatikal, historikal, sistematikal, sosiologikal). Banyak contoh kasus hukum yang menggambarkan bahwa cara penalaran hukum yang melibatkan asas hukum dan tujuan kemasyarakatan aturan hukum terkait sering diabaikan, antara lain masalah penggusuran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pihak Pol PP (Polisi Pamong Praja), masalah eksekusi sengketa tanah yang dilakukan oleh pihak pengadilan, lumpur Lapindo, dan insiden di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur. Negara Hukum Indonesia bukan hanya sekedar kerangka bangunan formal, akan tetapi lebih daripada itu ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma, seperti: kebersamaan, kesetaraan, keseimbangan, keadilan yang sepakat dianut bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur itu berasal dari berbagai sumber seperti agama, budaya, dan berbagai ajaran filsafat sosial, serta pengalaman hidup bangsa Indonesia. Jadi masalah yang dihadapi Negara Hukum Indonesia bukan terletak pada ketiadaan nilai dan norma yang disepakati bersama yang mendasari eksistensinya, tapi masalahnya terletak pada belum terwujudnya tata hubungan kekuasaan yang simetris dan adanya elemen-elemen kultural yang menghambatnya perwujudannya. Di Indonesia secara formal telah mempunyai konstitusi yang mengakui dan menjamin persamaan hak, kedudukan dan tanggungjawab bagi setiap peserta dalam proses politik. Namun secara material tidak dapat dibantah bahwa masih adanya kelompok-kelompok yang dominan yang memonopoli jalannya kekuasaan. Kelompok-kelompok dominan ini mempunyai akses yang luas pada sumber daya ekonomi dan politik yang seringkali memustahilkan perwujudan kedaulatan hukum (the autonomy of law). Selain itu, elemen-elemen budaya yang belum tercerahkan dan terbebaskan merupakan hambatan yang nyata dalam perwujudan negara hukum Indonesia. 

Menurut Dahrendorf dalam negara hukum konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari dan diharamkan.   Dalam negara hukum konflik akan tetap ada, namun bagaimana mengelola konflik melalui pranata hukum yang mampu menampilkan dirinya sebagai zona netral dan berdaulat sehingga mengandung trust dan konfiden bagi para pihak yang bersengketa, yaitu bahwa konflik mereka dapat diputuskan secara adil.

No comments:

Post a Comment

Silahkan corat coret kolom komentar ^_^

Ads Inside Post

semoga bermanfaat